Pilihan Perbaikan Pasal Masih Dibicarakan DPR dan Pemerintah

Pasca kekeliruan penulisan pasal rujukan di UU No.11/2020 tentang Cipta Kerja, pemerintah dan DPR masih terus membicarakan pilihan mekanisme perbaikan untuk mencari mencari jalan keluar yang terbaik dan konstitusional.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat masih sedang membicarakan pilihan mekanisme perbaikan terhadap kekeliruan penulisan pasal rujukan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perbaikan dengan melakukan revisi pada penulisan pasal rujukan itu dinilai bukan merupakan perubahan subtansi dan memengaruhi makna dari UU sehingga menjadi salah satu opsi yang dapat diambil

Di sisi lain pakar hukum memberikan pandangan berbeda tentang mekanisme perbaikan pasal yang keliru tersebut. Para pakar mendorong agar perbaikan itu mengikuti mekanisme konstitusional, sebab UU yang keliru itu telah diundangkan, sehingga diketahui oleh umum dan bersifat mengikat bagi semua orang. Perbaikan tanpa mengikuti ketentuan konstitusional akan memicu pelanggaran formil dalam penyusunan UU Cipta Kerja.