Tanggal 3 Maret 2025, Baleg DPR mengagendakan penyerapan aspirasi masyarakat terkait revisi UU Pemilu dan Pilkada.

Keputusan DPR merevisi Tatib DPR sehingga memberi mereka kewenangan mengevaluasi pejabat negara yang mereka pilih, dinilai bagian dari ”political shock”. Apa itu?

Peraturan tata tertib seharusnya hanya bisa mengatur lingkup internal Dewan Perwakilan Rakyat dan tidak justru mengatur lembaga lain di luar DPR.

Tak sebatas di Tatib DPR, kewenangan mengevaluasi hingga me-”recall” pejabat negara yang mereka pilih memungkinkan dimasukkan dalam Undang-Undang MD3. 

Mendagri disebut telah siapkan tim khusus guna menyusun naskah akademik dan draf RUU Pemilu sebagai tindak lanjut putusan MK yang menghapus ”presidential threshold”.

Penghapusan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden menjadi momentum tepat untuk segera memperbaiki sistem pemilihan umum di Indonesia.

DPR mengusulkan RUU terbanyak di Prolegnas 2025-2029 dan Prolegnas Prioritas 2025. Ironisnya, tak ada RUU Perampasan Aset di dalamnya. Keseriusan DPR dipertanyakan.

Program pengampunan pajak muncul kembali di Senayan ketika pemerintah butuh dana cepat untuk pembangunan.