Intelijen harus ditempatkan sebagai institusi yang profesional. Politisasi intelijen akan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas penilaian dan keputusan Presiden sebagai pengguna akhir intelijen.

Pemilu 2024 tidak lepas dari berbagai potensi kerawanan di sejumlah tahapannya. Keberadaan aparat negara, termasuk intelijen negara, diperlukan untuk menyokong kesuksesan pemilu sekaligus menjaga kepentingan masyarakat.

Respons partai politik cenderung beragam terhadap pernyataan Presiden Joko Widodo yang memiliki data intelijen mengenai arah dukungan parpol. Pada intinya, mereka berharap data tersebut tidak disalahgunakan.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan meminta DPR memanggil Presiden beserta lembaga intelijen terkait untuk menjelaskan pernyataan Presiden bahwa dia memegang data intelijen soal arah dukungan parpol.