Partai Gerindra ingin menyederhanakan sistem pemilihan umum agar praktik demokrasi tidak melelahkan.

Mengapa, seolah di dalam senyap, pemerintah dan DPR merevisi UU MK? Benarkah di dalamnya mewakili kepentingan publik?

Presiden terpilih Prabowo Subianto menyangkal kemenangannya pada Pilpres 2024 dipengaruhi politisasi bantuan sosial.

Rapat membahas sejumlah agenda antara lain evaluasi penyelenggaraan Pemilu 2024 serta persiapan aturan jelang pilkada.

Regulasi dan pragmatisme partai politik menjadi penyebab tren jumlah calon tunggal meningkat dari pilkada ke pilkada.

PDI-P menilai UU Kementerian Negara masih relevan dan tak perlu diubah. Sebaliknya, Gerindra buka peluang revisi.

Toponimi kabinet berasal dari kabinet lemari—atau ruang kecil di lemari—yang semestinya tidak diisi banyak orang.

Di tengah minimnya perhatian, publik masih meyakini MK akan menghasilkan putusan yang adil terkait sengketa hasil pileg.