Intelijen harus ditempatkan sebagai institusi yang profesional. Politisasi intelijen akan menimbulkan dampak negatif terhadap kualitas penilaian dan keputusan Presiden sebagai pengguna akhir intelijen.

Berdasarkan UUD 1945, pemilu harus dilaksanakan lima tahun sekali. Jadi, Pemilu 2024 tak bisa ditawar. Karena itu daripada berdebat soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, lebih baik fokus ke persiapan Pemilu 2024.

Meski masih menyisakan masalah berupa ancaman terhadap kebebasan sipil, RKUHP tampaknya hanya tinggal tunggu waktu untuk disahkan. Diperkirakan dadu akan bergulir menuju Mahkamah Konstitusi.