Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Terpopuler
Cooking Oil and Food Task Force
English
·
8 Maret 2022 · 12:40 WIB
Petaka Kembalinya Dwifungsi TNI
Opini
·
25 Maret 2025 · 10:00 WIB
Demo di Penjuru Nusantara meski Revisi UU TNI Disahkan, Ada Apa di Baliknya?
Video
·
1 hari lalu
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Irfan Ridwan Maksum
Kesimpang-siuran antar-instrumen negara bangsa membuat beban pemerintahan Prabowo-Gibran akan makin berat. Perlu harmonisasi dan sinkronisasi berbagai elemen negara.
Bagikan
Beban Pemerintahan Prabowo
Kesimpang-siuran antar-instrumen negara bangsa membuat beban pemerintahan Prabowo-Gibran akan makin berat. Perlu harmonisasi dan sinkronisasi berbagai elemen negara.
Opini
·
25 Februari 2025 · 10:00 WIB
Bias Negara Kesatuan
Justru di era demokrasi terjadi proses mematikan secara sempurna otonomi daerah.
Opini
·
12 Desember 2024 · 05:30 WIB
Sumber Daya Manusia Otorita Ibu Kota Nusantara
Lembaga IKN yang ideal adalah yang mencerminkan nilai-nilai lokal yang ada di wilayah Nusantara, termasuk tata kelola.
Opini
·
12 Agustus 2024 · 05:30 WIB
Menyambut Revisi UU Pemda
Draf RUU Perubahan Kelima UU Pemda disusun menggeser paradigma prefektur terintegrasi agar sesuai karakter Indonesia.
Opini
·
26 Juni 2024 · 05:30 WIB
Tata Kelola Air, Tak Cukup dengan Kolaborasi
Sumber air bersifat lokal, tetapi negara harus mengelolanya karena amat luas dampaknya.
Opini
·
24 Mei 2024 · 05:45 WIB
Iklan
Ihwal Dewan Aglomerasi Jabodetabekjur
Kepemimpinan wapres dalam sebuah lembaga lokal di sebuah negara membawa ketidakadilan baru dalam tata kelola negara.
Opini
·
18 Maret 2024 · 05:15 WIB
Stabilitas Otonomi Jakarta
Sudah seharusnya draf RUU DKJ diubah secara nomenklatur menjadi Draf RUU Megalopolitan Jakarta.
Opini
·
29 Februari 2024 · 05:30 WIB
Menggagas Kabinet Pro-otonomi
Praktik otonomi daerah makin surut. Otonomi Daerah harus dibenahi secara sistematis pasca-Pilpres 2024.
Opini
·
25 November 2023 · 11:00 WIB
Otonomi Daerah Dilupakan?
Tata kelola bangsa dalam pemerintahan RI sedang mengarah pada sentralisasi, tetapi dengan tetap menyediakan kepemimpinan lokal yang ”genuine” pilihan warga melalui pilkada langsung.
Opini
·
5 September 2023 · 10:59 WIB
Desentralisasi Fungsional untuk PPDB
Kisruh setiap penyelenggaraan PPDB menunjukkan desentralisasi pendidikan masih dipahami sebatas desentralisasi teritorial. Dibutuhkan pemahaman holistik tentang tata kelola urusan pendidikan dan sistem pemerintahan.
Opini
·
31 Juli 2023 · 09:00 WIB
Lihat Lainnya
Iklan
