Kompas.id

opini irfan ridwan maksum

Praktik otonomi daerah makin surut. Otonomi Daerah harus dibenahi secara sistematis pasca-Pilpres 2024.

Bagikan

Menggagas Kabinet Pro-otonomi

Praktik otonomi daerah makin surut. Otonomi Daerah harus dibenahi secara sistematis pasca-Pilpres 2024.

Otonomi Daerah Dilupakan?

Tata kelola bangsa dalam pemerintahan RI sedang mengarah pada sentralisasi, tetapi dengan tetap menyediakan kepemimpinan lokal yang ”genuine” pilihan warga melalui pilkada langsung.

Desentralisasi Fungsional untuk PPDB

Kisruh setiap penyelenggaraan PPDB menunjukkan desentralisasi pendidikan masih dipahami sebatas desentralisasi teritorial. Dibutuhkan pemahaman holistik tentang tata kelola urusan pendidikan dan sistem pemerintahan.

Wakil Pemerintah Vs Kepala Daerah

Terdapat berbagai spekulasi mengapa muncul penolakan Piala Dunia U-20 oleh dua gubernur di Indonesia. Peristiwa tersebut tidak patut terjadi jika semua pihak memahami sistem prefektur terintegrasi yang dianut Indonesia.

Apa Kabar Jakarta

UU IKN menyatakan, dua tahun setelah disahkan, mesti terbentuk UU Jakarta baru. Argumen kekhususan harus disiapkan dengan baik oleh perumus UU Jakarta. Salah kunci penting untuk diperhatikan ialah tata kelola perkotaan.

Iklan

Eksistensi Provinsi

Mengacu UUD NRI, semua daerah adalah otonom, tak mungkin gubernur diisi melalui pengangkatan. Jika dirasa pilkada langsung membebani, pemilihan dapat melalui DPRD ditambah mekanisme yang sesuai sistem wakil pemerintah.

Merumuskan Perangkat Daerah

Sesuai semangat otonomi daerah, organisasi perangkat daerah idealnya lebih banyak ditentukan oleh strategi lokal, tetapi tetap dengan standar pengawasan yang jelas dari Jakarta.

Menata Otonomi Daerah

Ajang pilkada adalah ajang partai politik dan sistem politik yang memengaruhi otonomi daerah. Sayangnya, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah otonom bukan prioritas utama para aktor politik nasional dan lokal.

Otonomi Daerah Bermartabat

Otda bermartabat ditunjukkan oleh karakter dasar otonomi yang tidak lepas dari sejarah bangsa. Karakter dasar bermartabat adalah bahwa birokrasi daerah otonom bukan kepanjangan tangan, apalagi bawahan, dari pusat.

Potensi Korupsi Pembangunan IKN

Pertemuan pimpinan Otorita IKN dan pimpinan KPK merupakan upaya membangun budaya antikorupsi di pusat pemerintahan yang diharapkan jadi role model semua sektor, lini, dan tingkatan pemerintahan di Indonesia.

Artikel Opini ·

Iklan