Praktik otonomi daerah makin surut. Otonomi Daerah harus dibenahi secara sistematis pasca-Pilpres 2024.

Tata kelola bangsa dalam pemerintahan RI sedang mengarah pada sentralisasi, tetapi dengan tetap menyediakan kepemimpinan lokal yang ”genuine” pilihan warga melalui pilkada langsung.

Kisruh setiap penyelenggaraan PPDB menunjukkan desentralisasi pendidikan masih dipahami sebatas desentralisasi teritorial. Dibutuhkan pemahaman holistik tentang tata kelola urusan pendidikan dan sistem pemerintahan.

Terdapat berbagai spekulasi mengapa muncul penolakan Piala Dunia U-20 oleh dua gubernur di Indonesia. Peristiwa tersebut tidak patut terjadi jika semua pihak memahami sistem prefektur terintegrasi yang dianut Indonesia.

Mengacu UUD NRI, semua daerah adalah otonom, tak mungkin gubernur diisi melalui pengangkatan. Jika dirasa pilkada langsung membebani, pemilihan dapat melalui DPRD ditambah mekanisme yang sesuai sistem wakil pemerintah.

Sesuai semangat otonomi daerah, organisasi perangkat daerah idealnya lebih banyak ditentukan oleh strategi lokal, tetapi tetap dengan standar pengawasan yang jelas dari Jakarta.

Ajang pilkada adalah ajang partai politik dan sistem politik yang memengaruhi otonomi daerah. Sayangnya, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah otonom bukan prioritas utama para aktor politik nasional dan lokal.

Otda bermartabat ditunjukkan oleh karakter dasar otonomi yang tidak lepas dari sejarah bangsa. Karakter dasar bermartabat adalah bahwa birokrasi daerah otonom bukan kepanjangan tangan, apalagi bawahan, dari pusat.