Kompas.id

zero odol

Penindakan terhadap kendaraan melebihi dimensi dan kapasitas atau ”over dimension over loading” (ODOL) selama ini disebut hanya dilakukan di hilir. Agar efektif, perlu ada penyelesaian persoalan dari hulu hingga hilir.

Bagikan

Pengusaha Truk Minta Pemerintah Urai Masalah Muatan Berlebih dari Hulu

Penindakan terhadap kendaraan melebihi dimensi dan kapasitas atau ”over dimension over loading” (ODOL) selama ini disebut hanya dilakukan di hilir. Agar efektif, perlu ada penyelesaian persoalan dari hulu hingga hilir.

Kemenhub Pastikan Kebijakan "Zero ODOL" Dimulai Tahun 2023

Kementerian Perhubungan memastikan tidak akan menunda pelaksanaan kebijakan bebas kendaraan dengan muatan dan dimensi berlebih (over dimension over load/ODOL).Kebijakan itu akan dilaksanakan tahun 2023.

Menanti Penerapan "Zero ODOL" 2023 yang Masih Menuai Pro dan Kontra

Penerapan kebijakan zero over dimension over loading atau ODOL pada 2023 masih menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Implementasi kebijakan ini dinilai tidak hanya bisa dirumuskan oleh satu pihak.

Masih Keberatan, Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Kebijakan Bebas Truk ODOL pada 2023

Asosiasi pengusaha menilai kebijakan zero ODOL 2023 akan berdampak kepada kenaikan harga barang, ongkos angkut, hingga inflasi. Sementara Kementerian Perhubungan tetap akan menjalankan kebijakan itu secara bertahap.

Siapakah Penikmat Praktik ODOL?

Praktik ODOL perjalanan barang menimbulkan banyak kerugian akibat jalan rusak, kecelakaan lalu lintas, dan kemacetan. Namun, kebijakan zero ODOL berdampak terhadap biaya logistik. Untuk ini, perlu ada solusi alternatif.

Artikel Opini ·

Iklan

Berharap "Zero ODOL"

Harapan besarnya adalah menekan angka kecelakaan di Tanah Air. Terkait itu, sampai kapan seluruh pihak siap mencapai target "zero ODOL"?

Kebijakan Bebas Truk Kelebihan Muatan Perlu Diterapkan Lebih Cepat

Penundaan pemberlakuan kebijakan bebas truk dengan ukuran maupun muatan berlebih dinilai bakal membebani anggaran pemerintah. Kementerian PUPR berharap kebijakan diberlakukan sesuai rencana, yakni tahun 2021.

Iklan