Harus diingat, kepala daerah yang dilantik pada 20 Februari 2025 oleh Prabowo bukan lagi milik partai.

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengabulkan permohonan pengujian Pasal 222  UU No 7/2017 tentang Pemilu merupakan kado terindah awal tahun 2025 ini.

Pilkada dengan kotak kosong jelas akan merugikan rakyat.

Target sebanyak 47 RUU dalam Prolegnas Prioritas 2024 dikhawatirkan tak akan selesai karena anggota DPR fokus kampanye.

Pascaperubahan UUD 1945 yang berlangsung sejak 1999 hingga 2002, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara sehingga tugas dan kewenangannya pun berubah. Ini akan berdampak pada produk yang akan dikeluarkan MPR.

Molornya penentuan tanggal Pemilu 2024 tidak hanya memunculkan spekulasi-spekulasi liar, tetapi juga bisa berdampak membuat pemilih apatis. Pemilih atau masyarakat membutuhkan kepastian dan ini harus segera direspons.

Eksistensi partai politik tidak terlepas dari peran besar para konstituennya. Kini saatnya partai politik berkontribusi nyata dalam mengurangi penderitaan konstituennya yang terdampak pandemi Covid-19.