Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dianggap penting untuk upaya perluasan basis pajak. Reformasi dilakukan dengan membuat obyek dan jasa kena pajak lebih spesifik, mengacu pada penghasilan serta pola konsumsi masyarakat.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pelunasan tagihan pokok dan pembebasan sanksi pajak daerah bagi warga. Setelah keringanan ini, aparat akan memberlakukan sanksi sesuai pelanggaran ke wajib pajak.