Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
ward berenschot
Pilkada 2024 ini merepresentasikan keberhasilan dan kekurangan reformasi.
Bagikan
Pilkada Harus Direformasi
Pilkada 2024 ini merepresentasikan keberhasilan dan kekurangan reformasi.
Opini
·
19 November 2024 · 06:45 WIB
Ketimpangan dan Korupsi Menyandera Demokrasi Indonesia
Konsolidasi demokrasi Indonesia tak kunjung rampung, malah kondisi demokrasi di Indonesia dinilai menurun. Korupsi dan ketimpangan dinilai masih menjadi dua penyebab utama merosotnya demokrasi.
Politik & Hukum
·
23 Juni 2022 · 21:32 WIB
Lembaga Mediasi Jadi Kekuatan Selesaikan Konflik di Kebun Sawit
Baru-baru ini, 19 peneliti dari dalam dan luar negeri menyelesaikan riset terkait konflik di perkebunan kelapa sawit. Salah satu wilayah yang diteliti adalah Kalimantan Tengah yang memiliki banyak konflik tak selesai.
Nusantara
·
7 Desember 2020 · 20:42 WIB
150 Years of Shackles on Land Rights
Precisely 150 years ago, the Dutch government adopted the concept of domein verklaring (domain statement) to claim control of most of the land in the archipelago.
English
·
20 Juli 2020 · 11:59 WIB
Buka Alternatif Lain Sistem Pemilu
Peneliti dari Universitas Leiden, Belanda, Ward Berenschot, menawarkan gagasan di antara perdebatan sistem pemilu yang mengemuka selama ini, yaitu mengintegrasikan pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah.
Politik & Hukum
·
22 Februari 2020 · 05:35 WIB
Iklan
Parpol Menghadapi Setumpuk Tantangan
Ketidakmampuan mengatasi tantangan berdampak pada popularitas partai politik dan citra parpol di mata publik. Pemerintah dinilai harus ikut terlibat dalam membenahi parpol.
Politik & Hukum
·
17 Februari 2020 · 20:27 WIB
Iklan