Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
wamenkumham eddy hiariej
Surat pengunduran diri Wamenkumham Edward OS Hiariej hingga Kamis (7/12/2023) pagi belum sampai di meja Presiden Jokowi.
Bagikan
Surat Pengunduran Diri Wamenkumham Belum Sampai ke Presiden Jokowi
Surat pengunduran diri Wamenkumham Edward OS Hiariej hingga Kamis (7/12/2023) pagi belum sampai di meja Presiden Jokowi.
Politik & Hukum
路
Sejumlah Pasal Karet di UU ITE Akan Dicabut Saat KUHP Baru Berlaku
Sejumlah pasal karet dalam UU ITE tak lagi berlaku setelah KUHP baru berlaku pada Januari 2026.
Politik & Hukum
路
Laporan Terkait Wamenkumham di KPK Naik ke Tahap Penindakan
Laporan pengaduan dari IPW terkait gratifikasi hingga Rp 7 miliar yang diduga diterima Wamenkumham Edward OS Hiariej telah masuk tahap penyelidikan sejak April 2023. Beberapa saksi telah dimintai keterangan oleh KPK.
Politik & Hukum
路
IPW Laporkan Wamenkumham ke KPK atas Dugaan Penerimaan Gratifikasi
IPW melaporkan Wakil Menteri Hukum dan HAM atas dugaan penerimaan gratifikasi terkait konsultasi hukum dan permintaan pengesahan status badan hukum. Diduga ia meminta asisten pribadinya ditempatkan sebagai komisaris.
Politik & Hukum
路
Wapres: Tahapan Pemilu 2024 Terus Berlanjut
Putusan PN Jakarta Pusat yang mewajibkan KPU menghentikan dan mengulang tahapan pemilu dinilai belum berkekuatan hukum tetap. Wapres Amin memastikan tahapan Pemilu 2024 tidak terganggu dengan putusan tersebut.
Politik & Hukum
路
Iklan
Wamenkumham Jawab Kegaduhan Pengesahan RKUHP | Back To BDM Bersama Edward Omar Sharif Hiariej
Disahkannya RKUHP menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Banyak pasal yang dinilai bermasalah, namun pengesahan tetap dilakukan. Wamenkumham menjawab di balik layar pengesahan RKUHP tersebut.
Video
路
Lindungi Pekerja Rumah Tangga, Pemerintah Harapkan UU PPRT Segera Terwujud
Pemerintah mengharapkan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga bisa segera dibahas dan terwujud. Regulasi ini diperlukan guna mengakui dan melindungi pekerja rumah tangga tak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri.
Politik & Hukum
路
DPR Belum Satu Suara Soal RKUHP
DPR belum memutuskan agenda rapat paripurna untuk mengesahkan RKUHP. Pemerintah juga masih menyempurnakan rumusan RKUHP yang telah disosialisasikan kepada masyarakat.
Politik & Hukum
路
Tak Hanya Publik, DPR Juga Belum Terima Draf RKUHP Terbaru
Tak hanya masyarakat yang kesulitan memperoleh draf RKUHP terbaru, Komisi III DPR juga belum menerima draf tersebut dari pemerintah. Setelah draf diserahkan, harus ada pembahasan ulang untuk mencegah pasal bermasalah.
Politik & Hukum
路
Buka Partisipasi Publik Bermakna dalam Pembahasan RKUHP di DPR
Kalangan masyarakat sipil mengungkap masih banyak persoalan krusial dalam RKUHP yang belum diperbaiki pemerintah. Oleh karena itu, partisipasi publik harus dibuka di DPR sebelum RKUHP disahkan.
Politik & Hukum
路
Lihat Lainnya
Iklan