Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Terpopuler
Ujian Bertubi-tubi Menerjang Ridwan Kamil dan Karier Politiknya
Nusantara
·
27 Maret 2025 · 16:15 WIB
Frustrasi, Warga Gaza Marah pada Hamas dan Menuntut Perang Dihentikan
Internasional
·
27 Maret 2025 · 17:25 WIB
Foto Polusi Udara di Halmahera Raih Penghargaan Regional World Press Photo 2025
Foto
·
27 Maret 2025 · 17:17 WIB
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
UU Tipikor
Konstitusi tegas menentukan, Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, tercipta peradilan yang bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk presiden.
Bagikan
Intervensi Publik dalam Proses Penegakan Hukum, Tepatkah?
Konstitusi tegas menentukan, Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya, tercipta peradilan yang bebas dari campur tangan pihak mana pun, termasuk presiden.
Opini
·
12 Februari 2025 · 10:00 WIB
Tidak Sengaja Korupsi
Di banyak kasus, orang yang dituduh menimbulkan kerugian negara disebut tidak sengaja atau lalai. Idealnya delik korupsi harus ditegaskan sebagai delik kesengajaan.
Opini
·
9 Desember 2024 · 08:00 WIB
Kerancuan Undang-Undang Tipikor
Upaya mencari kebenaran materiil mengenai apakah seseorang melakukan korupsi bukan urusan mudah.
Opini
·
20 November 2024 · 08:30 WIB
Penegak Hukum Mesti Hati-hati Terapkan Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Korupsi
Rumusan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dianggap tidak mengembangkan perbuatan nyata melawan hukum. Frasa perbuatan melawan hukum perlu dirumuskan lagi agar lebih konkret.
Politik & Hukum
·
14 November 2024 · 18:37 WIB
Gratifikasi dan Korupsi
Gratifikasi tidak dibatasi oleh barang tertentu dan tidak ada batasan nilai tertentu. Gratifikasi termasuk korupsi.
Opini
·
3 Agustus 2024 · 10:01 WIB
Iklan
Kasus Basarnas dan Urgensi Reformasi Peradilan Militer
Reformasi peradilan militer adalah tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan pemerintah dan DPR. Jika tidak, polemik yurisdiksi penanganan prajurit TNI yang terlibat tindak pidana umum akan terjadi.
Opini
·
29 Agustus 2023 · 10:59 WIB
Korupsi Bernama ”Sextortion”
”Sextortion” merupakan bentuk korupsi jender. Meski tingkat ”sextortion” di Indonesia tertinggi di Asia (GCB 2020) dan terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, belum banyak kasus yang terungkap ke publik.
Opini
·
7 Mei 2023 · 09:00 WIB
Peraturan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Publik
Indonesia memiliki semangat dan komitmen untuk memberantas korupsi yang sejalan dengan Konvensi UNCAC. Sudah sepatutnya Indonesia mengatur mengenai pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki harta tidak wajar.
Opini
·
28 Maret 2023 · 09:00 WIB
Tanpa Ketentuan ”Illicit Enrichment”, LHKPN Hanya Jadi Pekerjaan Administratif
Ketentuan ”illicit enrichment” diharapkan bisa segera diakomodasi melalui revisi UU Tipikor atau pengaturan di dalam UU Perampasan Aset. Tanpa ketentuan itu, LHKPN hanya akan menjadi pekerjaan administratif.
Politik & Hukum
·
26 Maret 2023 · 15:10 WIB
Menyingkap Kekayaan Gelap Pejabat
Sebagai instrumen pelacakan, LHKPN belum mampu menelusuri kekayaan tertentu yang tak dilaporkan, apalagi aset dan liabilitas lain yang disamarkan. Perlu terobosan hukum dengan mengatur delik illicit enrichment dalam UU.
Opini
·
9 Maret 2023 · 04:15 WIB
Lihat Lainnya
Iklan
