Di banyak kasus, orang yang dituduh menimbulkan kerugian negara disebut tidak sengaja atau lalai. Idealnya delik korupsi harus ditegaskan sebagai delik kesengajaan.

Upaya mencari kebenaran materiil mengenai apakah seseorang melakukan korupsi bukan urusan mudah.

Rumusan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor dianggap tidak mengembangkan perbuatan nyata melawan hukum. Frasa perbuatan melawan hukum perlu dirumuskan lagi agar lebih konkret.

Gratifikasi tidak dibatasi oleh barang tertentu dan tidak ada batasan nilai tertentu. Gratifikasi termasuk korupsi.

”Sextortion” merupakan bentuk korupsi jender. Meski tingkat ”sextortion” di Indonesia tertinggi di Asia (GCB 2020) dan terjadi di berbagai sektor, termasuk pendidikan, belum banyak kasus yang terungkap ke publik.

Indonesia memiliki semangat dan komitmen untuk memberantas korupsi yang sejalan dengan Konvensi UNCAC. Sudah sepatutnya Indonesia mengatur mengenai pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki harta tidak wajar.

Ketentuan ”illicit enrichment” diharapkan bisa segera diakomodasi melalui revisi UU Tipikor atau pengaturan di dalam UU Perampasan Aset. Tanpa ketentuan itu, LHKPN hanya akan menjadi pekerjaan administratif.

Sebagai instrumen pelacakan, LHKPN belum mampu menelusuri kekayaan tertentu yang tak dilaporkan, apalagi aset dan liabilitas lain yang disamarkan. Perlu terobosan hukum dengan mengatur delik illicit enrichment dalam UU.