Peraturan Kekayaan Tak Wajar Pejabat Publik
Indonesia memiliki semangat dan komitmen untuk memberantas korupsi yang sejalan dengan Konvensi UNCAC. Sudah sepatutnya Indonesia mengatur mengenai pemidanaan terhadap pejabat negara yang memiliki harta tidak wajar.
Ilustrasi
”Memangnya gaji polisi cukup untuk bermewah-mewah?”. Jenderal Hoegeng, Kepala Polri 1968- 1971, terkejut dengan seorang bawahannya yang membeli mobil dan rumah mewah.
Beberapa bulan belakangan ini, publik dihebohkan dengan kabar adanya pejabat pajak berinisial RAT yang memiliki harta kekayaan yang fantastis. Harta kekayaan fantastis tergolong dalam kekayaan ”tidak wajar”. Tentu hal tersebut menimbulkan keresahan dan menjadi tanda tanya besar di kalangan masyarakat, berapa sebenarnya pendapatan seorang pegawai negara sipil (PNS) khususnya pejabat publik?