Tata kelola guru dinilai perlu diatur ulang. Usulan agar pemerintah pusat kembali mengelola guru terbuka dimasukkan dalam perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional. 

Menghentikan jalur zonasi merupakan sebuah langkah mundur yang berpotensi semakin melanggengkan kesenjangan akses layanan pendidikan.

Kebijakan rekognisi untuk guru PAUD hanya terbatas untuk PAUD formal. Ini menciptakan paradoks dalam sistem pendidikan.

Sejumlah kebijakan pendidikan cenderung mematikan perguruan swasta. Ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah.

Pendidikan di Indonesia masih menyisakan masalah secara sistemik. Perlu ada perhatian khusus dan serius guna merumuskan alternatif kebijakan pendidikan secara sistematis, terstruktur, dan terencana serta berkelanjutan.

Pendidikan yang efektif dan efisien adalah yang berbasis bakat dan minat siswa. Perlu tindakan revolusioner untuk mewujudkannya, tidak hanya dilakukan guru, melainkan juga para penanggung jawab sistem pendidikan.

Pemerintah mengakui pentingnya membangun fondasi literasi melalui bahasa ibu. Di sejumlah daerah, bahasa ibu/daerah digunakan di kelas awal. Namun, RUU Sisdiknas justru menghilangkan bahasa ibu untuk pendidikan.

Proses rehabilitasi penyalahguna narkotika usia anak dan remaja idealnya bersifat holistik, komprehensif, dan tidak menyalahi hak dasar anak, termasuk hak pendidikan. Model Sekolah Pemulihan dinilai tepat.