Undang-undang telah mengamanatkan kuota 30 persen perempuan di kepengurusan partai politik ataupun daftar caleg untuk pemilu. Namun, caleg perempuan yang lolos ke parlemen masih jauh di bawah 30 persen.

KPK merekomendasikan sejumlah perbaikan di tubuh parpol, seperti kode etik, sistem kaderisasi, sistem pendanaan parpol dengan dana publik, sistem perekrutan anggota parpol, serta penguatan demokratisasi internal.

Revisi undang-undang di bidang politik perlu dilakukan segera mengingat substansinya yang banyak dan beragam. Pembahasan secara paket rencananya dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih aturan.