Tidak dibatasinya jumlah kementerian di dalam UU Kementerian Negara dikhawatirkan menimbulkan pemerintahan tak efektif.

Publik butuh penjelasan apa urgensi pemerintah baru membentuk jumlah kementerian lebih banyak dari sebelumnya.

UU Kementerian Negara baru disahkan di Paripurna DPR. Bagaimana perkembangan penyusunan dan berapa jumlah menterinya?

Setelah revisi UU Kementerian Negara disetujui di DPR, penyusunan calon menteri Prabowo-Gibran kini seperti dikebut.

Revisi Undang-Undang (RUU) Kementerian Negara dibahas dalam Rapat Kerja Tingkat I antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan materi muatan sekaligus pandangan dan pendapat Presiden RI terkait RUU Kementerian Negara.

DPR tengah mengebut pembahasan revisi UU Kementerian Negara. Sebaliknya, publik menolak. Mengapa demikian?

Partai-partai politik khawatir tidak ada yang bersedia berkoalisi dengan pemerintah jika jumlah kementerian sedikit.

DPR memang harus merevisi UU Kementerian Negara sesuai dengan Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011.