Pemerintah dan DPR Diminta Batalkan RUU Kementerian hingga RUU Wantimpres

Tidak dibatasinya jumlah kementerian di dalam UU Kementerian Negara dikhawatirkan menimbulkan pemerintahan tak efektif.

”

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas menyerahkan pandangan pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden dan Kementerian Negara kepada pimpinan DPR saat rapat paripurna di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Muhammad Isnur, Minggu (22/9/2024), meminta agar pemerintah dan DPR membatalkan serta meninjau kembali tiga rancangan undang-undang atas perubahan undang-undang yang sudah disetujui menjadi undang-undang. Ketiganya adalah RUU Kementerian Negara, RUU Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres, dan RUU Imigrasi.