Kompas.id

uu cipta kerja cacat formil

Masyarakat diminta mengawal berbagai kebijakan pemerintah terkait UU Cipta Kerja. Ini karena UU Cipta Kerja telah dinilai cacat formil oleh MK.

Bagikan

Kawal Pengelolaan Sumber Daya Alam pada UU Cipta Kerja

Masyarakat diminta mengawal berbagai kebijakan pemerintah terkait UU Cipta Kerja. Ini karena UU Cipta Kerja telah dinilai cacat formil oleh MK.

Baleg DPR Janji Kerja Cepat Rumuskan Landasan Hukum ”Omnibus Law” UU Cipta Kerja

Waktu dua tahun yang diberikan MK untuk memperbaiki UU Cipta Kerja merupakan waktu yang singkat. Karena itu, pemerintah dan DPR harus bekerja cepat dan ekstra keras untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut.

Politik & Hukum ·

DPR Upayakan Perbaikan UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas 2022

Setelah Presiden Joko Widodo, Ketua DPR Puan Maharani juga berkomitmen melaksanakan putusan MK terkait UU Cipta Kerja. DPR menargetkan revisi UU Cipta Kerja bisa masuk daftar Prolegnas Prioritas tahun 2022.

Politik & Hukum ·

Respons Cepat Putusan MK, DPR dan Pemerintah Diminta Perbaiki UU Cipta Kerja

Presiden Joko Widodo diminta untuk bertindak cepat melakukan revisi menyeluruh terhadap Undang-Undang Cipta Kerja tanpa harus menunggu dua tahun.

Politik & Hukum ·

Pemerintah dan DPR Harus Duduk Bersama Sikapi Cacat Formil UU Cipta Kerja

Putusan MK menjadi pembelajaran bagi pemerintah dan DPR. Salah satunya ialah karena pengalaman membuat ”omnibus law” masih sangat baru di Indonesia. Wajar jika MK memberikan koreksi dan perbaikan.

Politik & Hukum ·

Iklan

Airlangga: Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja yang Telah Terbit Tetap Berlaku

Pemerintah menyatakan akan mematuhi putusan MK terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakakan cacat formil. Sesuai putusan MK, maka pemerintah akan lakukan persiapan perbaikan aturan pembentukan UU Cipta Kerja.

Politik & Hukum ·

Iklan