Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
usia pensiun jaksa
Sejumlah jaksa menggugat Jaksa Agung ke PTUN Jakarta karena mereka tak diaktifkan kembali sebagai jaksa. Gugatan diajukan karena MK telah memutus untuk menunda pemberlakuan aturan soal usia pensiun jaksa di UU Kejaksaan.
Bagikan
Soal Pensiun, Sejumlah Jaksa Gugat Jaksa Agung ke PTUN
Sejumlah jaksa menggugat Jaksa Agung ke PTUN Jakarta karena mereka tak diaktifkan kembali sebagai jaksa. Gugatan diajukan karena MK telah memutus untuk menunda pemberlakuan aturan soal usia pensiun jaksa di UU Kejaksaan.
Politik & Hukum
·
MK: Pemberlakuan Aturan Pensiun Jaksa 60 Tahun Ditunda hingga Lima Tahun
MK memutuskan percepatan usia pensiun jaksa menjadi 60 tahun ditunda berlakunya hingga lima tahun ke depan. Pertimbangannya, perlu waktu yang cukup agar pelaksanaan aturan peraturan peralihan bisa dilakukan seimbang.
Politik & Hukum
·
Kejagung Patuhi Putusan Sela MK, Usia Pensiun Jaksa Kembali ke 62 Tahun
Untuk sementara usia pensiun jaksa dikembalikan dari 60 tahun menjadi 62 tahun seperti diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.
Politik & Hukum
·
Kajagung Tunggu Putusan Akhir MK soal Usia Pensiun Jaksa
Kejagung masih mempelajari putusan sela MK yang menunda sementara pemberlakuan Undang-Undang Kejaksaan. ”Belum kami eksekusi karena masih putusan sela,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumendana.
Politik & Hukum
·
Cegah Pelanggaran HAM, MK Tunda Aturan Batas Usia Pensiun Jaksa
MK menyatakan menunda pemberlakuan Pasal 40A UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Ini untuk mencegah semakin banyaknya jaksa yang terdampak dengan ketentuan tersebut sebelum uji materi UU Kejaksaan selesai.
Politik & Hukum
·
Iklan