Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
transaksi mencurigakan rp 349 triliun
Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo menyebutkan, lembaganya yang dibentuk sejak Mei 2023 menetapkan delapan pegawai Kemenkeu yang telah diberhentikan karena diduga terlibat tindak pidana pencucian uang.
Bagikan
Terlibat TPPU Rp 349 Triliun, Delapan Pegawai Kemenkeu Diberhentikan
Ketua Tim Pelaksana Satgas TPPU Sugeng Purnomo menyebutkan, lembaganya yang dibentuk sejak Mei 2023 menetapkan delapan pegawai Kemenkeu yang telah diberhentikan karena diduga terlibat tindak pidana pencucian uang.
Politik & Hukum
路
Bangun Sistem Pengawasan Tindak Lanjut Laporan PPATK
Satuan Tugas Tindak Pidana Pencucian Uang merekomendasikan pembentukan sistem digital untuk memonitor tindak lanjut laporan dari PPATK.
Politik & Hukum
路
Satgas TPPU Masih Inventarisasi 300 Laporan PPATK
Kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, seperti transaksi mencurigakan senilai Rp 189 triliun yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Bea Cukai Kemenkeu, harus diprioritaskan untuk dituntaskan.
Politik & Hukum
路
Rapat Perdana Jumat Ini, Satgas TPPU Diharapkan Bekerja secara Terbuka
Jumat esok, Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang akan mengadakan rapat kerja untuk pertama kali.
Politik & Hukum
路
Satgas TPPU Terbentuk dan Segera Bekerja Usut Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
Satgas Tindak Pidana Pencucian Uang sudah dibentuk dengan melibatkan pihak eksternal. Satgas diberi waktu bekerja hingga 31 Desember 2023 untuk menuntaskan 300 laporan PPATK.
Politik & Hukum
路
Iklan