Pilpres 2024 tak cuma jadi pembelajaran dan bahan ajar demokrasi, tetapi juga membuka mata publik dan catatan bagi hakim yang tak mewujudkan keadilan elektoral.

Presiden, karena jabatannya, tak diperkenankan merendahkan marwah jabatannya dengan memihak kepada salah satu kontestan.

Presiden terpilih harus memulihkan kembali KPK dengan mengembalikan UU KPK, seperti UU KPK sebelum direvisi.

Dengan sedih harus diutarakan bahwa ”negara hukum” atau ”rechtsstaat” itu mengalami kerusakan dari dalam dirinya.

Munculnya polemik terkait debat capres-cawapres menunjukkan adanya ”gap” informasi antara KPU dan ketiga tim pasangan capres-cawapres. Untuk itu, KPU harus duduk bareng dengan para kandidat dan tim suksesnya.

UUD 1945 tak menjabarkannya dan memang, dalam banyak sejarah dunia, wapres itu hampir semua memainkan peran pasif. Presiden terpilih harus berani membuat terobosan mempunyai wapres yang tidak semata-mata ”ban serep”.

Konsep negara kesejahteraan butuh komitmen semua warga. Politik solidaritas mengejawantah tak hanya terkait transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga adanya rasa malu kelompok kaya jika mempertontonkan kekayaannya.

Sejak lama sudah terjadi dialektika gagasan membangun negara kesejahteraan. Banyak negara yang membangun sistem kesejahteraan berbeda-beda. Apakah Indonesia masuk dalam kategori negara kesejahteraan?