Kompas.id

TNP2K

Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya untuk membantu warga keluar dari kemiskinan, tetapi menjaga mereka untuk tetap berada di atas garis kemiskinan.

Bagikan

Jangan Lupakan Kelompok Rentan

Pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya untuk membantu warga keluar dari kemiskinan, tetapi menjaga mereka untuk tetap berada di atas garis kemiskinan.

Asa Menghimpun Kedermawanan dan Ikhtiar Mengurangi Kemiskinan

Manfaat zakat diharapkan bisa terus diperluas, termasuk untuk mengatasi kemiskinan ekstrem.

Politik & Hukum ·

Pemerintah Dorong Kolaborasi demi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Indonesia menjadi negara kedua tercepat setelah China yang berhasil menurunkan banyak indikator kemiskinan multidimensi. Pemerintah Indonesia disarankan untuk mengembangkan Indeks Kemiskinan Multidimensi Nasional.

Politik & Hukum ·

Wapres Amin Harapkan Sinkronisasi Pengentasan Rakyat Miskin

Wapres Amin berharap Mardiono berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pengentasan rakyat miskin dan peningkatan ketahanan pangan. Sinkronisasi perlu untuk cegah tumpang tindih rencana dan implementasi program.

Peningkatan Kemiskinan Ekstrem di 14 Provinsi Jadi PR Pemerintah

Total anggaran yang dialokasikan untuk program terkait penanganan kemiskinan sudah mencapai Rp 450 triliun lebih. Namun, per Maret 2022 masih ada 14 provinsi yang justru mengalami kenaikan persentase kemiskinan ekstrem.

Iklan

Akurasi Data Diprioritaskan untuk Hapus Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah saat ini memprioritaskan akurasi data dalam upaya menghapus kemiskinan ekstrem. Semua masyarakat miskin ekstrem yang berhak mendapatkan intervensi diupayakan dapat memperoleh manfaat program.

Efektivitas Program dan Anggaran, Isu Utama Pemberdayaan untuk Turunkan Kemiskinan

”Dengan besarnya anggaran, isu utamanya bukan soal ketersediaan anggaran, tetapi bagaimana memastikan program atau anggaran efektif dalam mengurangi kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem,” kata Wapres Ma’ruf Amin.

Mendagri Serahkan Konsep Kasar Regulasi Turunan UU Otsus Papua yang Baru

PP sebagai turunan UU Otsus Papua harus selesai pada 19 Oktober mendatang. Ada dua PP yang disiapkan, yakni kelembagaan dan kewenangan serta tata kelola keuangan. Kedua PP itu tengah dibahas sejumlah kementerian.

Pandemi Perdalam Jurang Ketimpangan, Siapkan Program Jangka Panjang

Program jangka panjang yang lebih terarah dan memperhatikan bias tertentu dapat menekan potensi ketimpangan yang makin dalam.

Program Penanggulangan Kemiskinan Harus Lebih Efektif

Iklan