Banyak korban kejahatan, termasuk korban pelanggaran HAM berat masa lalu, belum mendapatkan perlindungan. Dibutuhkan kebijakan afirmasi untuk mengakselerasi pemulihan korban.

Implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dinilai belum optimal karena peraturan pelaksana belum tersedia. Empat lembaga HAM bekerja sama untuk mengawal penyusunan peraturan pelaksana.

Kejahatan seksual pada anak tidak hanya menjadi fenomena gunung es, tetapi juga menjadi kejahatan yang terus berulang. Upaya melawan dan menghentikan kekerasan seksual pada anak harus lebih serius.

Divisi Humas Polri merilis agenda pemeriksaan pelapor dugaan pencabulan yang dilakukan oleh seorang anggota DPR berinisial DK.

Setelah UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan, implementasinya perlu dikawal. Sebelum penyiapan aturan turunan, pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat harus sama-sama memahaminya agar dapat dilaksanakan.

DPR resmi mengesahkan RUU TPKS menjadi undang-undang.

Dalam rapat pleno itu, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak RUU TPKS untuk dibawa ke rapat paripurna DPR.

Pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual dan kesetaraan perempuan dengan lelaki dalam kehidupan menjadi isu yang disuarakan aktivis jender dalam peringatan Hari Perempuan Internasional di Surabaya, Jawa Timur.