Pengembangan pelabuhan perikanan terhambat masalah desentralisasi kewenangan pengelolaan. Diperlukan reformasi tata kelola pelabuhan perikanan dengan melakukan rasionalisasi dan integrasi pelabuhan perikanan.

Neoliberalisme pembangunan perikanan, melalui regulasi perikanan terukur, memang menjanjikan inter konektivitas pasar, persaingan bebas, dan juga pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi tidak akan berkelanjutan.

Sumbangan sumber daya kelautan terhadap perekonomian menempati urutan kedua setelah jasa-jasa. Namun, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya kelautan menghadapi realitas sosial yang kompleks.

Kebijakan perikanan diharapkan juga turut berkontribusi mengatasi persoalan pembangunan yang utama, seperti daya saing, infrastruktur, distribusi pendapatan, keadilan sosial, dan perubahan lingkungan dan iklim.