Korporasi Nelayan
Kebijakan perikanan diharapkan juga turut berkontribusi mengatasi persoalan pembangunan yang utama, seperti daya saing, infrastruktur, distribusi pendapatan, keadilan sosial, dan perubahan lingkungan dan iklim.
Didie SW
Korporasi nelayan sedang jadi topik hangat terkait adanya tuntutan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan usaha nelayan. Regulasi kelembagaan usaha nelayan yang sedang dipersiapkan ini dapat menjadi instrumen yang mendasari dimulainya rekayasa sosial untuk mempercepat perubahan pola pengelolaan dan kepemilikan aset usaha perikanan dari individu menjadi badan usaha atau korporasi.
Transformasi kelembagaan usaha ini bisa mendukung upaya peningkatan kualitas pengelolaan aset usaha dan kepatuhan nelayan, serta perbaikan tata kelola pemanfaatan sumber daya terutama terkait perizinan serta peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) melalui tiga skema yang berlaku saat ini, yaitu praproduksi, pascaproduksi, dan sistem kontrak.