Pemberian insentif merupakan tindakan ekstra yang bisa dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik. Hal itu harus disikapi secara hati-hati meski dapat dimaklumi dan diterima sebagai gebrakan.

Subsidi kendaraan listrik di Indonesia perlu mendapatkan dorongan agar tepat sasaran dan memberikan nilai tambah yang tinggi bagi perekonomian. Pengembangan komponen lokal menjadi penting agar dampak subsidi lebih luas.

Berbagai pendekatan dibutuhkan untuk mengatasi persoalan penurunan emisi kendaraan bermotor dan kemacetan. Untuk itu, subsidi untuk kendaraan listrik pun perlu memperhatikan ketepatan sasaran.

Pemerintah resmi menetapkan subsidi pembelian kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) sebesar Rp 7 juta per unit. Subsidi mulai berlaku pada 20 Maret 2023.

Korlantas Polri mencatat pada 2023 ada sekitar 150 juta kendaraan yang telah terintegrasi di Indonesia. Memperbanyak kendaraan umum menjadi salah satu solusi mengatasi kemacetan.

Presiden Joko Widodo menyatakan keseriusannnya memberikan insentif bagi pembelian kendaraan listrik. Jokowi menyebut pemberian insentif itu akan berdampak baik ke perkembangan industri mobil listrik di Indonesia.

Rencana pemerintah memberikan insentif kepada pembeli mobil dan motor listrik harus dikaji dengan tepat agar tak salah sasaran. Kemacetan pun akan semakin parah jika pengaturan insentif tak disiapkan dengan baik.

Pemerintah berencana akan memberikan subsidi untuk pembelian sepeda motor listrik dan konversi kendaraan BBM menjadi kendaraan listrik. Hal tersebut untuk menarik minat warga beralih dari kendaraan BBM ke listrik.