Stranas PK mengeluarkan rekomendasi perbaikan parpol dari standar etik hingga transparansi guna mencegah korupsi politik.

BPKP menemukan modus kecurangan semakin kompleks, terencana, dan dilakukan bersama-sama. Audit kecurangan tahun lalu mencapai Rp 37,01 triliun.

Sebanyak 16 kementerian/lembaga berkomitmen memperkuat aksi pencegahan korupsi.

Beberapa strategi pencegahan korupsi akan gencar dipromosikan, seperti perbaikan sistem di pelabuhan melalui digitalisasi dan neraca komoditas yang menjadi jalan keluar permasalahan suap ekspor-impor.

Kendati perbaikan terus dilakukan, terutama terkait jasa pelayanan pelabuhan, biaya logistik dinilai masih tinggi. Pemantauan, koordinasi, dan evaluasi menjadi tantangan besar karena melibatkan sejumlah pemangku.

KPK melihat selama ini data di tiap-tiap sektor belum padu. Akibatnya, banyak program yang dijalankan tak sesuai kebutuhan. Hal ini menjadi akar korupsi. Untuk mengatasinya, digitalisasi dianggap dapat menjadi solusi.

Berdasarkan data capaian aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada triwulan III-2021, penguatan integritas aparat penegak hukum baru 5,47 persen. Penguatan sistem penanganan perkara juga masih jauh dari target.

Semakin banyak lembaga yang memanfaatkan data NIK. Implikasi dari hal ini, warga yang belum memiliki NIK harus segera mengurusnya. Jika tidak, mereka akan terputus dari akses layanan lembaga, termasuk layanan publik.