Politik Biaya Tinggi, Korupsi, dan Sistem Integritas Parpol
Stranas PK mengeluarkan rekomendasi perbaikan parpol dari standar etik hingga transparansi guna mencegah korupsi politik.
Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi berdiri, ratusan penyelenggara negara dari pusat hingga daerah ditangkap karena dugaan korupsi. Sebagian dari kasus korupsi itu tak bisa dilepaskan dari proses politik. Sistem Integritas Partai Politik (SIPP) yang menjadi bagian dari penguatan partai politik dalam aksi pencegahan korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) dinilai bisa menekan korupsi karena keuangan parpol jadi terbuka. Namun, ada tantangan dalam mengimplementasikannya.
Ilustrasi korupsi terkait proses politik antara lain terlihat dari kasus Bupati nonaktif Kapuas, Kalimantan Tengah, Ben Brahim S Bahat dan istrinya, Ary Egahni, yang merupakan bekas anggota DPR. Mereka diduga memotong anggaran dan menerima gratifikasi untuk mendanai kontestasi di pemilihan kepala daerah dan pemilu legislatif, serta membayar lembaga survei nasional.