Universitas Indonesia tak hanya banyak memberikan sumbangsih kepakaran dan ilmiah, tetapi juga sikap kritis dari gerakan mahasiswanya dalam mengevaluasi pemerintah untuk kemajuan negara.

Universitas Indonesia tak bisa lepas dari dinamika perubahan yang menghadirkan polemik dan sorotan publik. UI kembali hadir dalam panggung sejarah bangsa dengan segala persoalan internal yang dipikulnya.

Statuta Universitas Indonesia dikhawatirkan bakal membuat kampus bernuansa politis. Salah satu alasannya karena partai politik boleh menjadi anggota Majelis Wali Amanat UI.

Mundurnya Rektor UI dari jabatan komisaris di BRI bukan berarti permasalahan di UI selesai. Sejumlah permasalahan juga terjadi di organ-organ UI lainnya, yang butuh penanganan segera.

Dewan Guru Besar Universitas Indonesia menilai, perubahan Statuta UI terbaru justru mengancam martabat UI karena cacat formil atau prosedural dan materiil atau substantif.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi akan menampung aspirasi para pihak terkait Statuta Universitas Indonesia.