Ketidakstabilan politik di Indonesia akibat revisi UU Pilkada kian meresahkan dunia usaha.

Presiden Vietnam To Lam makin berkuasa dengan menjabat Sekjen Partai Komunis. Ia akan meneruskan perang melawan korupsi.

Stabilitas politik dan kepemimpinan jadi tolok ukur kemajuan negara. Untuk itu, dibutuhkan pemimpin yang bisa membawa bangsanya maju. Hal ini relevan dengan Indonesia yang tengah menyiapkan Pemilu 2024.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas gugatan perdata yang diajukan Partai Rakyat Adil Makmur tak mengganggu pelaksanaan tahapan Pemilu 2024. Baik KPU maupun parpol tetap bekerja mempersiapkan Pemilu 2024.

Jalan pengendalian pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi pada 2022 diperkirakan akan terjal. Panggung politik bakal mulai memanas. Guncangan pada stabilitas politik berpeluang pula terjadi imbas dari Pilkada 2024.

Sangat berbahaya jika pemerintah dan rakyat Indonesia tak waspada. Sejarah mencatat bagaimana kekuatan luar banyak bermain dalam menciptakan perubahan politik di Indonesia. Indonesia yang kaya selalu menjadi incaran.

Barangkali semua pengamat setuju bahwa hubungan SBY dan Jokowi dengan DPR, masing-masing pada 2009 dan 2019, bersifat akrab. Yang dipersoalkan, apakah keduanya berkorban terlalu banyak untuk mencapai keakraban itu.

Konsumen Indonesia menyoroti stabilitas politik sebagai aspek nomor satu yang memengaruhi kepercayaan mereka dalam berbelanja. Seiring kondisi politik yang belum menentu belakangan ini, indeks keyakinan konsumen pun menurun.