Kementerian ESDM akhirnya membatalkan status operasi produksi PT TMS sembilan bulan setelah ditetapkan MA. Namun, kontrak karya perusahaan itu masih ada.

Mahkamah Agung menetapkan kontrak karya operasi produksi PT Tambang Mas Sangihe harus dicabut. Warga yang tergabung dalam Save Sangihe Island menyambut baik putusan ini, sedangkan PT TMS akan ajukan peninjauan kembali.

PT Tambang Mas Sangihe diminta menghentikan segala aktivitas konstruksi yang sedang berlangsung setelah PTUN Manado mengabulkan gugatan masyarakat terhadap izin lingkungannya. Putusan belum ”inkracht”.

Sepuluh bulan lamanya warga Pulau Sangihe berjuang di jalur hukum untuk mengusir PT Tambang Mas Sangihe. Putusan akan dibacakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Rabu (20/4/2022) mendatang.