Publik menunggu komitmen penegak hukum untuk melindungi warga yang bersuara memperjuangkan lingkungan hidupnya.

Dalam negara demokrasi, masyarakat punya hak bersuara dan memperjuangkan lingkungan serta ruang hidupnya.

Implementasi perlindungan hukum bagi pembela lingkungan masih belum optimal meski ketentuannya telah tertuang dalam sejumlah regulasi. Oleh karena itu, perlindungan hukum ini perlu dimaknai dan didefinisikan ulang.

Indonesia perlu mencontoh penerbitan aturan anti-”strategic lawsuit against public participation” dari negara lain guna melindungi pejuang lingkungan hidup dari kriminalisasi dan serangan balasan.