Informasi yang mengandung unsur data pribadi dilarang menjadi alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan informasi publik.

Sidang sengketa informasi ini digelar karena Kemendagri tidak memberikan hak informasi publik terkait proses dan prosedur lebih dari 100 pengangkatan Penjabat Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri

Setelah melalui sengketa informasi, Walhi Bali menerima dokumen Blok Pengelolaan Tahura Ngurah Rai dari Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan UPTD Tahura Ngurah Rai di Komisi Informasi Bali, Selasa (25/10/2022).

Keterbukaan informasi dari badan publik adalah sebuah keniscayaan untuk memenuhi hak publik. Badan publik yang terbuka dan informatif diharapkan hadir untuk melayani kepentingan publik.