Seharusnya, perubahan UU Desa tidak saja berbasis profesi aparat desa, tetapi juga berbasis potensi desa.

SDGS Desa memberikan petunjuk tujuan, sasaran, sampai indikator detail pencapaian pemerataan ekonomi, penanganan kemiskinan, menjaga lingkungan, hingga dukungan kelembagaan maupun kebudayaan.

Politik ”big data” dalam arena kekuasaan dan pengetahuan menjadi arena keberpihakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan permasalahan mendasar yang terjadi di masyarakat.

Di desa yang dianggap masuk ke area konsesi, dana desa tidak bisa sepenuhnya dipergunakan untuk pembangunan desa. Ini harus menjadi prioritas perhatian pemerintah dan DPR.

Kinerja kementerian harus diarahkan pada keterbukaan informasi publik. Terutama yang terkait dengan capaian indikator-indikator pembangunan desa. Tidak melestarikan eufemisme dalam pembangunan seperti masa Orde Baru.

Pemerintah desa memiliki tenaga untuk mendukung temuan baru yang mempermudah kehidupan warga. Caranya, membelanjakan dana desa untuk mendukung penciptaan teknologi tepat guna.

Menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan di wilayah desa sekitar hutan menghadapi tantangan utama berupa terpenuhinya kebutuhan hidup penduduk dari kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya menjaga kelestarian hutan.

LPPM Unud mengadakan Seminar Bakti Desa V 2022 di Auditorium Widya Sabha Unud, Jimbaran, Badung, Jumat (23/9/2022). Kolaborasi sinergis ”pentahelix”, termasuk dari perguruan tinggi, mendukung upaya pembangunan desa.