Kebijakan satu data juga diikuti dengan kebijakan satu peta. Penerapan peta acuan nasional ini akan memberikan kepastian hukum, kerangka tata ruang, dan kemudahan izin usaha bagi investor.

Pelaksanaan integrasi satu peta telah mencapai 99 persen atau kurang satu data peta tematik peta batas administrasi desa dari total 84 peta tematik yang dipegang oleh 19 kementerian/lembaga.

Pemerintah kini telah memberlakukan kebijakan satu peta dalam mendukung pembangunan nasional dan mengurai tumpang tindih pemanfaatan lahan.