Hak Masyarakat Adat Terancam
Dalam peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia, di Jakarta, Kamis (9/8/2018), negara didorong untuk terus hadir dalam membela hak masyarakat adat. Dari kiri, Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Aferi S Fudail; Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi; Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat, Kasmita Widodo; dan Ketua Yayasan Perspektif Baru, Hayat Mansur.
JAKARTA, KOMPAS – Perlindungan terhadap masyarakat adat terus mengalami hambatan dan tantangan. Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat belum diselesaikan. Kebijakan Satu Peta pun tidak memihak pada masyarakat adat.
Direktur Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Direktorat Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri, Aferi S Fudail, mengatakan, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat akan dilakukan pada Kamis (15/8/2018). Hal ini disampaikannya dalam peringatan Hari Masyarakat Adat Sedunia.