Sistem administrasi pertanahan yang terintegrasi mengatasi tumpang tindih kebijakan dan fragmentasi pengelolaan lahan.

Pemerintah terus menggenjot percepatan transformasi digital melalui program Satu Data Indonesia.

Revisi UU Statistik diharapkan membawa BPS dan sistem statistik nasional lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Desentralisasi infrastruktur data merupakan langkah strategis menuju pembangunan data yang presisi.

Selain kesadaran tata kelola data akurat dan integratif, upaya memajukan sistem informasi desa membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten dan intens menangani sistem tersebut.

Di tengah banjir informasi yang sering kali disusupi kabar bohong dan tidak terverifikasi, masyarakat mulai mempertimbangkan data statistik sebagai rujukan.

Sinkronisasi data antarkementerian dan lembaga di pusat dan daerah, terutama menyangkut mekanisme perolehan data, hingga pengelolaan data, yang sesuai prinsip statistik, perlu disamakan untuk menyusun SDI.

Sebelum penerapan Satu Data Indonesia, integrasi data antar-sistem dan aplikasi pemerintahan masih memiliki sejumlah kelemahan. Data kerap ”redundant”, memiliki beragam standar, dan tidak satu referensi.