Para pekerja rumah tangga (PRT) melakukan aksi mogok makan sebagai bentuk protes akibat RUU PPRT tidak kunjung disahkan menjadi undang-undang. Aksi ini dilakukan di enam kota di Indonesia.

Sudah hampir dua dekade RUU PRT tidak pernah dibahas dan disahkan menjadi produk Undang-undang. Akibatnya, para pekerja rumah tangga hingga kini masih banyak mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM.

Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Koalisi Sipil untuk UU PRT menggelar aksi menyuarakan dukungan bagi DPR untuk mengesahkan RUU PPRT di depan kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (29/3/2023).

Setelah 19 tahun menunggu, RUU PPRT memasuki babak baru.

Hak pekerja rumah tangga masih kerap dilanggar, seperti hak libur, hak keamanan, hingga hak menerima upah yang layak. Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga semakin mendesak.

Ratusan buruh perempuan berunjuk rasa di Batam, Kepulauan Riau. Mereka menuntut pemenuhan hak maternitas bagi pekerja dan mendesak percepatan proses legislasi sejumlah peraturan untuk menjamin perlindungan perempuan.

Sudah 17 tahun RUU PPRT mandek di DPR. Kehadiran negara dinantikan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan pekerja rumah tangga.

pada 2020 atau tahun pertama pandemi, kasus kekerasan melonjak hampir dua kali lipat sampai 897 kasus. Kekerasan hadir dalam berbagai bentuk, mulai dari kekerasan fisik, psikis, seksual, hingga ekonomi.