Tak Diakui sebagai Pekerja, Hak PRT Kerap Dilanggar

Hak pekerja rumah tangga masih kerap dilanggar, seperti hak libur, hak keamanan, hingga hak menerima upah yang layak. Pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga semakin mendesak.

KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Calon pembantu rumah tangga (PRT) berlatih mengasuh bayi di agen penyalur pembantu rumah tangga Bugito di kawasan Cipete, Jakarta, Minggu (18/1). Kementerian Tenaga Kerja menerbitkan peraturan menteri tentang perlindungan pekerja rumah tangga yang di dalamnya mengatur setiap ikatan kerja diwajibkan memilik perjanjian kontrak kerja.

JAKARTA, KOMPAS — Pekerja rumah tangga hingga kini belum diakui sebagai pekerja. Hal ini membuat hak-hak pekerja rumah tangga kerap dilanggar.

Koordinator Nasional Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini mengatakan, situasi kerja PRT masih jauh dari kata layak. Rata-rata PRT diupah rendah atau setara 20-30 persen dari upah minimum regional (UMR). Contohnya, PRT di Semarang rata-rata diberi upah Rp 800.000, Medan 800.000, dan Jakarta Rp 1,2 juta.