Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
RUU KUP
Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR, pekan depan.
Bagikan
Aturan Pajak Baru Diharapkan Lebih Berkeadilan
Kementerian Keuangan dan Komisi XI DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan untuk ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPR, pekan depan.
Desk
路
Rancangan Pajak Karbon Dinilai Belum Matang
Pengenaan pungutan karbon yang hanya sebesar Rp 75 per kilogram karbon dioksida ekuivalen dinilai masih terlalu rendah untuk mendorong perubahan perilaku pelaku industri dan dunia usaha.
Ekonomi
路
Aturan Teknis Belum Ada, Penerapan Cukai Plastik Belum Pasti
Bila implementasi cukai plastik tidak jadi terlaksana tahun 2022, hal ini berisiko menggerus penerimaan negara dari sektor cukai pada tahun depan yang ditetapkan Rp 203,9 triliun.
Ekonomi
路
Hadapi Disinformasi, Mulai dari Kontranarasi hingga Lapor Polisi
Disinformasi kini jadi tantangan bagi pembuat kebijakan, tak terkecuali Menteri Keuangan Sri Mulyani. Wacana pajak sembako timbulkan tudingan kepadanya sebagai "Ratu Uang". Berikut upayanya hadapi disinformasi tersebut.
Politik & Hukum
路
Menimbang Penerimaan Pajak di Tengah Pemulihan Ekonomi
Melalui RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemerintah menggodok sejumlah skenario pemulihan ekonomi melalui strategi konsolidasi fiskal dengan fokus perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak.
Riset
路
Iklan
Skema PPN Multitarif untuk Penuhi Asas Keadilan
Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dianggap penting untuk upaya perluasan basis pajak. Reformasi dilakukan dengan membuat obyek dan jasa kena pajak lebih spesifik, mengacu pada penghasilan serta pola konsumsi masyarakat.
Ekonomi
路
Iklan