Untuk penguatan peran dan kewenangan, jaksa agung perlu dipilih melalui seleksi. Tak seperti sekarang di mana Presiden memiliki hak prerogratif menentukan siapa yang akan menjabat jaksa agung.

Aturan lebih mendetail soal penyadapan akan diatur di RUU Penyadapan. Putusan Mahkamah Konstitus pun telah mengamanatkan agar hal-hal terkait penyadapan diatur di UU tersendiri.

Aspek penguatan yang dinilai diperlukan kejaksaan berkaitan dengan keadilan restoratif. Aspek tersebut akan jadi salah satu pembahasan saat revisi UU Kejaksaan selain belasan poin lain yang ingin dimasukkan dalam UU.

RUU Kejaksaan menjadi salah satu dari 33 RUU yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2021.

Sejumlah isu dalam RUU Kejaksaan dinilai perlu diperbaiki sebelum diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satunya penyadapan terkait ketertiban umum.