Ada rancangan undang-undang yang dibahas sangat cepat, tetapi ada juga RUU yang jadi perhatian publik, tapi tak kunjung tuntas dibahas, bahkan ada yang belum mulai dibahas.

DPR menyetujui Rancangan Undang-undang Aparatur Sipil Negara (RUU ASN) dan RUU Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk disahkan menjadi Undang-undang, Selasa (3/10/2023).

Pemerintah dan Komisi II DPR sepakat membawa RUU tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara ke rapat paripurna DPR untuk dimintai persetujuan pengesahan. Keputusan diambil relatif cepat.

Komisi II DPR mengunjungi IKN guna menggali informasi yang akan menjadi bekal untuk membahas revisi UU IKN.

Revisi UU No 3/2022 tentang Ibu Kota Negara akan segera diajukan ke DPR. Sejauh ini, ditemukan permasalahan status tanah di IKN yang akan digunakan investor dan Otorita IKN juga belum leluasa untuk merekrut staf.

DPR telah menyetujui Prolegnas 2023, termasuk di dalamnya revisi UU IKN. Namun, hingga kini DPR masih belum tahu pasal dalam UU IKN yang ingin direvisi pemerintah.

Penempatan Kalimantan sebagai Ibu Kota Negara RI sudah dirancang sejak lama. Koridor strategis itu sudah dicanangkan Presiden pertama RI Soekarno sejak tahun 1960.

Untuk menjawab permasalahan kesejahteraan dan kemiskinan di Indonesia yang laten, pemerintah harus juga membangun kota-kota ekonomi baru bersamaan dengan pemindahan pusat pemerintahan.