Isu Pemindahan Ibu Kota Negara, dari Perdebatan hingga Pengalihan

Keputusan pemindahan Ibu Kota Negara masih menjadi isu hangat hingga kini. Perdebatan warganet di media sosial kini telah melebar arahnya.

Kompas/HENDRA A SETYAWAN

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa (kanan) menyerahkan pandangan pemerintah terkait RUU Ibu Kota Negara kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (18/1/2022). DPR mengesahkan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-undang.

Langkah pemerintah untuk memulai program pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan masih menuai pro dan kontra. Isu ini terus berjalan dengan ragam topik, mulai dari pengesahan Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), naskah akademik, hingga kasus Edy Mulyadi.

Rapat Paripurna DPR yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani menyetujui pengesahan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara pada 18 Januari 2022 lalu. Sebelumnya, UU IKN secara resmi mulai dibahas oleh Pansus IKN pada masa persidangan II tahun sidang 2021-2022 pada 7 Desember 2021.