Kompas.id

ruu dob papua

Malam ini, pemerintah, Komisi II DPR, Komite 1 DPD, sepakat agar RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru Papua Barat Daya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.RUU ini akan susul tiga DOB yang UU-nya terbit baru-baru ini.

Bagikan

Papua Barat Daya Segera Susul Tiga DOB Papua Baru

Malam ini, pemerintah, Komisi II DPR, Komite 1 DPD, sepakat agar RUU Pembentukan Daerah Otonom Baru Papua Barat Daya dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.RUU ini akan susul tiga DOB yang UU-nya terbit baru-baru ini.

Politik & Hukum ·

Menggugat Praktik Legislasi Kilat

Pembahasan kilat sebuah rancangan undang-undang banyak dipraktikkan oleh pemerintah dan DPR saat ini. Padahal, sistem hukum Indonesia tidak mengenal adanya ”fast track legislation” atau FTL.

Politik & Hukum ·

DPR Sahkan Beberapa Undang-Undang Dalam Rapat Paripurna

Rapat paripurna DPR antara lain mengesahkan Rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru Papua, mengesahkan hakim agung terpilih, serta pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2023.

Dengarkan Aspirasi Publik

Rapat Paripurna RUU Daerah Otonomi Baru Papua, Kamis (30/6/2022) ini, semoga melahirkan keputusan prorakyat mengingat salah satu tugas pemerintah adalah menyejahterakan rakyat.

Jusuf Kalla: Pemekaran Mendekatkan Pemerintah pada Masyarakat

Pembentukan daerah otonom baru diharapkan mampu mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, demikian pula di Papua.

Politik & Hukum ·

Iklan

Tidak Mudah Lakukan Pemekaran di Wilayah Konflik

Melakukan pemekaran wilayah di daerah konflik dinilai bukanlah perkara yang mudah. Oleh karena itu, kebijakan tersebut seharusnya ditimbang secara komprehensif dengan waktu yang leluasa.

Politik & Hukum ·

Pembahasan RUU DOB Papua Memasuki Tahap Akhir

Dari agenda kegiatan yang diterima ”Kompas”, anggota Panja DOB Papua di hari pertama kunker akan bertemu bupati sejumlah daerah di Papua, yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, serta pimpinan DPRD di wilayah itu.

Politik & Hukum ·

Pembahasan Pemekaran Papua Tak Terbendung

DPR telah menerima surat Presiden yang berisi persetujuan pembahasan tiga RUU pembentukan daerah otonom baru di Papua. Ini artinya pembahasan akan segera dimulai.

Iklan