Rumah jabatan anggota DPR pada umumnya tergolong mewah dan layak huni. Lantas, mengapa tak digunakan?

Indra Iskandar telah mencabut permohonan praperadilannya di pengadilan terkait penetapannya sebagai tersangka.

Indra bersama sembilan saksi lainnya diperiksa untuk penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR.

KPK periksa Sekjen DPR Indra Iskandar terkait dugaan korupsi proyek kelengkapan rumah jabatan senilai Rp 120 miliar.

Rehabilitasi rumah jabatan Gubernur Sultra senilai Rp 30 miliar dianggap mencederai rasa keadilan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang anjlok akibat pandemi. Pembangunan dicurigai bernuansa proyek semata.