Kompas.id

rkuhp dan kebebasan pers

”Mungkin ada sisa-sisa feodalisme di mana ada elite yang mau perlindungan khusus. Menurut saya, jangan jadi pejabat publik kalau takut direndahkan,” kata mantan Ketua MA Bagir Manan soal ”contempt of court” di RKUHP.

Bagikan

Bagir Manan: ”Contempt of Court” Kental dengan Feodalisme

”Mungkin ada sisa-sisa feodalisme di mana ada elite yang mau perlindungan khusus. Menurut saya, jangan jadi pejabat publik kalau takut direndahkan,” kata mantan Ketua MA Bagir Manan soal ”contempt of court” di RKUHP.

Politik & Hukum ·

RKUHP Baru Disahkan Setelah 17 Agustus

Sesuai mekanisme di DPR, Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana atau KUHP dipastikan tidak akan disahkan sebelum 17 Agustus. Hal ini berarti RKUP baru disahkan setelah 17 Agustus 2022.

Politik & Hukum ·

Sebelum Pengesahan, Buka Ruang Partisipasi Publik

Dewan Pers meminta pemerintah membuka kembali ruang partisipasi publik yang bermakna dan seluas-luasnya. "Carry over" atau lungsuran jangan dipakai sebagai alasan pembenaran.

Politik & Hukum ·

Gerak Senyap Upaya Pengesahan RKUHP

RKUHP yang sempat mendulang kecaman dari publik pada 2019 kini tinggal selangkah lagi disahkan. Di tengah gerak senyap pemerintah dan DPR, RKUHP masih mengandung banyak persoalan.

Rancangan KUHP Berisi Pasal-pasal yang Mempersulit Wartawan

Sejumlah pasal yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai bakal menghambat kerja jurnalistik. Sengketa pemberitaan yang berujung pada proses pidana akan mempersulit hidup wartawan.

Politik & Hukum ·

Iklan