Rancangan KUHP Berisi Pasal-pasal yang Mempersulit Wartawan
Sejumlah pasal yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai bakal menghambat kerja jurnalistik. Sengketa pemberitaan yang berujung pada proses pidana akan mempersulit hidup wartawan.
Ilustrasi. Deputi Dirjen UNESCO Getachew Engida dengan piagam dan foto Mahmoud Abou Zeid, pemenang penghargaan Guillermo Cano 2018. Mahmoud adalah fotografer yang masih ditahan Pemerintah Mesir dan tidak dapat menerima penghargaan yang diberikan kepada wartawan yang berani mengambil risiko untuk kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi hingga mengorbankan jiwa raganya.
JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pasal yang tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dinilai bakal menghambat kerja jurnalistik. Sengketa pemberitaan yang berujung pada proses pidana akan mempersulit hidup wartawan.
Dalam diskusi di Dewan Pers, Rabu (11/9/2019), Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan mengatakan, pada zaman Orde Baru, pemerintah memangkas kebebasan pers dengan memberedel surat izin penerbitan.