Pasca-Pemilu 2024, apakah Indonesia menjadi negara yang lebih demokratis atau sebaliknya.

Mengapa kita perlu memahami pentingnya mengubah perspektif kebijakan publik. Sebagian besar yang kita buat baru pada jenjang 'kebijakan politik' dan 'kebijakan pemerintah', belum pada jenjang kebijakan publik seharusnya.

Reformasi birokrasi sudah kelamaan sehingga reformasi itu sendiri perlu direformasi. Reformasi birokrasi yang baru adalah mengubah birokrasi yang masih ala feodal menjadi birokrasi profesional.

Kebijakan publik belakangan ini cenderung kehilangan ”publik”-nya sehingga ”hanya” menjadi kebijakan pemerintah. Rasa dekat Presiden dengan rakyat perlu dikuatkan dengan kebijakan yang prosesnya merangkul publik.

Dahulu Soekarno sering mengkritik rakyat sebagai “inlander”, rakyat dengan (maaf) mental jajahan. Namun, ternyata penjajahan terjadi di mental kalangan cerdik cendekia yang lebih senang menggunakan literatur luar.

Ada tiga agenda bagi pemerintah. Yakni, menetapkan kriteria, menyiapkan tim evaluasi kelembagaan berkualitas dan berintegritas, dan melakukan evaluasi menyeluruh lembaga-lembaga pemerintahan auksiliari tanpa terkecuali.