Tantangan Membangun Budaya Organisasi Birokrasi

Upaya menjadikan AKHLAK sebagai budaya organisasi birokrasi adalah baik. Namun, metode, pendekatan, dan kebijakan yang digunakan perlu ditingkatkan lagi agar tidak terulang kegagalan membangun budaya organisasi.

Salah satu kritik terpedas kepada birokrasi adalah tidak berbudaya, atau dalam bahasa awam mungkin dapat disebut ”tidak berperadaban”, bahkan lebih keras lagi ”tidak beradab”. Sejak era pascareformasi, upaya membangun budaya birokrasi menjadi upaya yang sangat serius, terutama semenjak salah satu indikator kinerja utama (key performance indicator) dari keberhasilan reformasi birokrasi adalah menjadi birokrasi dengan budaya organisasi.

Bahkan, Permen PAN-RB No 39/2012 berjudul Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja, sebagai turunan dari UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Peraturan Presiden No 5/2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, Peraturan Presiden No 81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, dan Permen PAN-RB No 1/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah. Sebelumnya, pada tahun 2002, telah pula ditetapkan Keputusan Menteri PAN-RB No 25/2002 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Negara. Kemudian saya diberi pedomannya, yang ternyata, ada ”17 pasang” (atau total ada 34) nilai budaya kerja dari aparatur negara.